GAYO ALAS: Aceh sesudah bencana

Kamis, 07 Februari 2008

Aceh sesudah bencana

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

catatan sejarah Gayo

Menurut catatan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam Sastra Lisan Gayo (1985), suku Gayo atau urang (orang) Gayo adalah penduduk asli yang bertempat tinggal di daerah Blangkejeren (Kabupaten Gayo Lues), Takengon (Kabupaten Aceh Tengah), dan Serbejadi (Kabupaten Aceh Timur). Generasi lebih tua menyebut Gayo Lues bagi daerah Gayo Blangkejeren, Gayo Lut (Laut) bagi daerah Takengon, dan Gayo Serbejadi bagi daerah Serbejadi.
Dalam Perang Gayo Alas Melawan Kolonialis Belanda (1983), MH Gayo menyatakan suku bangsa Gayo mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan Aceh di pesisir. Berhubung karena pusat kerajaan (dulu) berada di Aceh dan jumlah penduduk Aceh lebih banyak, maka dapat dimengerti jika pengaruh kebudayaan Aceh lebih besar daripada sebaliknya.
Menurut MH Gayo, hubungan yang penting adalah hubungan Gayo dengan suku bangsa Karo dan suku bangsa Batak. Hubungan ini dapat dilihat terutama karena terdapatnya persamaan dalam bahasa, adat istiadat, lebih-lebih dengan suku bangsa Karo.
Suku bangsa Alas adalah penduduk asli yang mendiami Tanah Alas yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara, juga memiliki kedekatan keturunan dengan masyarakat Karo dan Batak. Bupati Aceh Tenggara Armen Desky mengatakan, kelompok etnis Alas yang merupakan suku bangsa dominan di Aceh Tenggara (35 persen) juga memiliki garis keturunan yang sama dengan suku bangsa Karo dan Batak. Misalnya, marga Desky kalau di Karo sama dengan Sembiring dan kalau di Batak sama dengan Silalahi.
Kami memang masih ada jalinan sejarah yang sama. Di sini lain, banyak yang bilang kami adalah Aceh Batak. Itulah memang kenyataannya, katanya.
Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil kebanyakan berasal dari orang-orang Batak Phak-phak. Mereka pun masih bermarga, sama seperti orang Phak-phak di Sumatera Utara. Tetapi sebagian orang Phak-phak di Singkil menyembunyikan marganya karena malu, kata Radja Amansyah Udjung (68), tokoh masyarakat Singkil.
Akan tetapi, menurut Armen, orang Alas, Gayo, dan Singkil juga Aceh. Bahkan, menurut Armen, jika melihat sejarah, orang-orang yang sekarang disebut Aceh di pesisir timur dan sebagian pesisir barat adalah para pendatang dari berbagai suku bangsa, seperti Arab dan Keling atau Tamil yang datang belakangan. Jadi, kalau bertanya siapa yang Aceh, maka orang Gayo, Singkil, dan Alas-lah yang pertama tinggal di tanah ini, kata Armen yang orang Alas itu.
Masyarakat Aceh di pesisir sendiri, jika dirunut dari sejarahnya, berasal dari para pendatang dari berbagai kelompok etnis belahan dunia, seperti Arab, Persia, India, China, Jepang, hingga Tamil. Mereka datang ke Pulau Sumatera, khususnya kawasan sekitar Sumatera Utara dan Aceh (kini), karena adanya komoditas dagang yang sangat populer di masa itu, yaitu kapur barus dan kemenyan.
Dalam catatan sejarah, Sumatera dikenal sebagai penghasil kapur barus (camphor), suatu produk alamiah berbentuk kristal yang dihasilkan dari getah pohon karas (Aguilaria mallaccansis atau Cinnamomum camphora).
Komunitas dagang dari berbagai belahan dunia ini memusat di dua titik utama, yaitu kota China (Pantai Timur Sumatera Utara) dan sekitar Barus dan Singkil (Pantai Barat Sumatera Utara dan Aceh).
Di kawasan pesisir timur seperti di wilayah Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, hingga ke Kota Medan, garis keturunan dari komunitas asing asal Tamil masih bisa dilacak hingga kini. Di Medan hingga kini masih dijumpai komunitas Tamil yang masih mempertahankan tradisi tempat asalnya di India selatan.
Bahkan, sejarah Kesultanan Samudera Pasai di Aceh dimulai oleh para pedagang pendatang, yaitu sekelompok pedagang kaya dari Gujarat, India barat, berbatasan dengan Pakistan. Mereka sekaligus juga menyebarkan agama
Islam, sampai kemudian diambil alih oleh Dinasti Saljuq dari Baghdad dengan Sultan Ali Mughayat (1514-1530) sebagai sultan pertama Kerajaan Aceh. Baru pada masa Sultan Iskandar Thani (1637-1641), Kesultanan Aceh diperintah oleh orang Melayu keturunan dari Pahang (Malaysia).
Belakangan muncul orang-orang Eropa (Belanda, Inggris, Spanyol, dan Portugis). Sedikit banyak, mereka juga punya andil dalam memberikan garis keturunan kepada orang Aceh, terutama di pantai barat.
Disatukan agama
Di antara sederet perbedaan itu, ada satu hal yang menyatukan masyarakat Aceh di pesisir, Gayo, Alas, Singkil, yaitu agama Islam. Dalam konstelasi sejarah perjuangan kemerdekaan RI melawan Belanda, beragam kelompok etnis di Aceh ini juga bergabung.
Pejuang Gayo berjuang bersama ulama Aceh melawan penjajah Belanda. Salah satu pertempuran hebat yang mereka lakukan adalah saat pejuang asal Aceh menggempur Belanda hingga ke Sumatera Utara atau dikenal sebagai Pertempuran Medan Area.
Rimba Raya Kecamatan Timang Gajah adalah tempat yang berjasa dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari sinilah berita-berita Indonesia telah merdeka dan kaburnya Belanda dari berbagai daerah disiarkan oleh Radio Rimba Raya. Pemancar radio Tentara Rakyat Indonesia Divisi X Gajah di Aceh Tengah dapat diselamatkan dari pengejaran tentara Belanda.
Bahkan hingga saat gerakan perlawanan Daud Beureuh, mereka masih senada. Ulama besar Gayo waktu itu, Tengku Ilyas Leubee, adalah sahabat karib Tengku Mohd Daud Beureuh. Pada saat perjuangan Daud Beureuh, orang Gayo banyak yang ikut bergabung. Kami disatukan oleh agama Islam, kata Yusuf Maat.
Namun, saat meletup perlawanan oleh GAM, orang Gayo, Alas, dan Singkil memilih sikap berbeda. Masyarakat di tiga kawasan tersebut tidak begitu antusias menyambutnya. Bahkan, bisa dikatakan, GAM dimusuhi di tiga wilayah tersebut. Dalam hal pilihan politik dan dalam hal memandang Indonesia, masyarakat Gayo, Alas, dan Singkil memang berbeda dengan cara masyarakat Aceh di pesisir pada umumnya.
Saat konflik memanas di Provinsi NAD, daerah-daerah di Dataran Tinggi Gayo dan Singkil memang sempat bergolak, tetapi tidak sepanas di tempat lain di NAD.
Kendala yang dihadapi masyarakat Gayo waktu itu adalah jalan satu-satunya yang menghubungkan wilayah mereka dengan dunia luar, yaitu Jalan Bireuen-Takengon, sempat terputus. Mereka memblokade jalan kami karena kami tidak mendukung gerakan mereka, seperti embargo ekonomi saja, kata M Syarif (70), tokoh masyarakat Bener Meriah.
Kini relasi masyarakat Aceh di pesisir dengan masyarakat di Dataran Tinggi Gayo, Alas, dan Singkil yang tersebar di lima kabupaten (Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tenggara, dan Aceh Singkil) kembali bergejolak.
Lima kabupaten ini ingin membentuk provinsi sendiri, yaitu Aceh Leuser Antara. Di samping masalah perbedaan budaya juga sejarah, alasan lainnya adalah egalitarianisme.
Tuntutan Aceh sejak zaman Daud Beureuh mengobarkan perlawanan saat itu sebenarnya hanya satu: egalitarianisme. Sesuatu yang sebenarnya pantas jadi hak Aceh. Sayang, saat itu egalitarianisme itu dijawab dengan tangan besi dan sentralisasi kekuasaan Jakarta untuk menguasai politik dan sumber daya alamnya.
Dalam posisi yang mirip, walaupun mungkin tak sama, para tokoh dan masyarakat di lima kabupaten itu kini menjadikan egalitarianisme sebagai dasar tuntutan untuk membentuk provinsi baru

Dikutip dari tulisan :
Yang tercinta Bapak MH.Gayo diambil dari catatan Ayahanda Bapak Armoza, SH (almarhum)

Mengenal Atjeh - Nangroedarussalam...

Atjeh, yang sejak tahun 1500, sudah berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam sejarahnya yang panjang itu, Atjeh telah mengukir masa lampaunya dengan begitu megah dan menakjubkan, terutama karena kemampuannya sebagai pembina peradaban bangsa-bangsa di kawasan Dunia Melayu; pola dan sistem pendidikan militer yang mampu memompa semangat heroisme dan patriotisme tidak terkecuali kaum wanitanya; komitmennya dalam menentang setiap bentuk dan kaedah kolonialisme-imperialisme, kapitalisme; sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik; mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan tentang ilmu duniawi dan ukhrawi; kemampuannya dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, hingga kemudian disadari oleh ahli sejarah dunia bahwa apa yang telah diperankan oleh bangsa Atjeh dapat diteladani oleh bangsa dan negara manapun di dunia ini.
Memang benar, sejak tahun 1411, Atjeh telah membina hubungan dagang dengan negeri Cina semasa dynasti Ming. Untuk melihat adanya bukti kukuh mengenai hubungan kedua negara, dapat disaksikan lonceng “TJAKRA DONYA” sebagai cenderamata dari Cina, yang kini ditempatkan depan pintu gerbang museum di Bandar Atjeh.
Sebelum terjadi hubungan diplomatik antara Cina dengan Atjeh, pernah terjadi peperangan antara kedua negara. Pada waktu itu pasukan tentara Laut Cina dipimpin oleh seorang Wanita muda bernama Nio Nian Lingké, atau yang lebih dikenali sebagai Putroe Nèng. Nio Nian Lingkè, yang juga dikenal sebagai seorang ahli sihir ini pada awalnya berhasil menguasai beberapa Mukim di Atjeh, akan tetapi kemudian pasukannya dikalahkan oleh tentara Atjeh yang dipimpin oleh panglima perang Johansyah. Difahamkan bahwa Putroe Néng ini akhimya masuk Islam dan menikah dengan Johansyah. Peristiwa ini berlaku pada tahun 1400-an.
Kejayaan Atjeh mencapai puncaknya pada abad ke-16-17. Untuk melihat bagaimana kemegahan itu, patut disimak ucapan Prof. Wilfred Cantwell Smith, dalam bukunya: Islam in Modem History, 1975, p.38, berkata: ‘Pada abad ke-16,‘Dunia Islam sudah menjadi berkuasa kembali, kaya raya, mewah dan penuh kebesaran. Orang-orang Islam pada masa itu di Maroko, Istanbul, Isfahan, Agra dan Atjeh - adalah pembina-pembina sejarah yang besar dan sangat berhasil”.
Ucapan Wilfred sangat beralasan sekali, sebab Atjeh dalam sejarahnya telah berhasil memukul mundur kekuatan Portugis (yang ketika itu merupakan negara terkuat di dunia) dari Selat Melaka yang ingin menjarah ke seluruh kepulauan Melayu. Kejadian ini dilukiskan dalam LA GRAND ENCYCLOPEDIE bahwa: “Pada tahun 1582, bangsa Atjeh sudah meluaskan kekuasaannya atas pulau-pulau Sunda (Sumatera, Jawa, Borneo dan lain-lain), atas sebagian dari Tanah Semenanjung Melayu, danbmempunyai hubungan dengan segala bangsa yang melayari Lautan Hindia, dari Jepang sampai ke Arab. Sejarah peperangan yang lama sekali dilancarkan oleh bangsa Atjeh terhadap bangsa Portugis yang menduduki Melaka sejak permulaan abad 16, adalah halaman-halaman yang tidak kurang kemegahan dan kebesarannya dalam sejarah bangsa Atjeh. Pada tahun 1586, seorang Sultan Atjeh menyerang Portugis di Melaka dengan sebuah Armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut.”
Serangan ini adalah dalam upaya membela maruah, mempertahankan kedudukan dan wibawa bangsa-bangsa Melayu baik di Sumatera maupun di Semenanjung. Diketahui bahwa antara tahun 1547,1568,1579,1586 dan 1629 adalah merupakan masa-masa yang sangat kritikal dalam usaha menentukan siapa pemenang dalam perang panjang dan meletihkan itu. Panglima perang Portugis, Diego Lopez de Fonesco, telah berhasil dibunuh oleh pasukan elite tentara Atjeh. Benteng pertahanan Portugis, Gereja Sint John, yang oleh Melayu lebih dikenali sebagai Sang Yoang dan Gereja Madre de Dios, telah sepenuhnya dikuasai. Benteng pertahanan terakhir ialah Gereja Sint Paul Hill, atau lebih tenar dengan sebutan “Formosa” (yang menang). Dalam benteng ini Portugis terkurung dan bertahan. Kota Melaka selama 5 bulan sudah berada dalam genggaman tentara Atjeh. Bagaimanapun ketika itu Portugis berhasil mengirim kurirnya untuk meminta bantuan dari Sultan Pahang. Akhimya tentara Pahang berkomplot dengan Portugis menyerang tentara Atjeh me1alui laut. Kapal-kapal perang Atjeh di pantai dibakar oleh tentara Pahang-Portugis, hingga peperangan ini terjadi satu lawan satu.
Untuk dimaklumi bahwa: “sekutu yang amat diandalkan Portugis pada waktu itu ialah Sultan Pahang. Pahang yang dahulu pernah diserang dan ditakluki oleh Atjeh, tidak merasa senang jika Atjeh menguasai tanah Melayu. Portugis bagi Pahang adalah sandaran kuat, sebagaimana Belanda jadi saudara Johor, dan sewaktu-waktu Pahang dan Johor pernah diperintah oleh satu Sultan”. Prof. Dr. Hamka, Dari Perbendaharaan Lama, 1981, hlm 177, Pustaka Kuala Lumpur.
Tidak lama kemudian datang pula tambahan kekuatan tentara upahan Portugis dari Johor, Jawa, Goa dan India. Kemenangan dan kekalahan silih berganti antara dua kekuatan ini. Itulah sebabnya Portugis menyebut Gereja Sint de Hill sebagai “Formosa”. Alkisah menceritakan bahwa, Melaka pada akhimya takluk kepada Portugis sampai tahun 1641, sementara Atjeh Sumatera selamat dari penjajahan Portugis. Terlalu mahal harganya bangsa Atjeh membayar untuk mempertahankan maruah bangsa Melayu, khususnya di Semenanjung. Sebab jika tulang-belulang 60.000 tentara Atjeh dijadikan tiang, maka tidak hanya dapat memagari seluruh pantai Semenanjung tanah Melayu.
Riwayat seterusnya mengisahkan bahwa, ketika pasukan Belanda melakukan kudeta kepada Sultan Atjeh, yang dipimpin oleh Comelis de Houtman dan Frederick de Houtman pada tahun 1599. Tentara Atjeh ketika itu dapat melumpuhkan kekuatan armada Belanda dan Sultan Alaudin Riayat Shah (1588-1604) yang berkuasa ketika itu, telah menjatuhkan hukuman bunuh kepada Comelis de Houtman yang dieksekusi langsung oleh Laksamana Malahayati dengan rencongnya sendiri, sementara saudaranya, Frederick de Houtman ditawan beserta dengan seluruh anak buahnya sebagai tahanan perang, yang masing-masing dijatuhi hukuman selama sepuluh tahun. Baca “Oede Glorie”, karangan Marie C. Van Zegelen.
Kejadian ini dilaporkan Sultan Atjeh kepada Kerajaan Belanda. Sehubungan dengan peristiwa itu Kerajaan Belanda telah mengirim surat permintaan ma’af secara resmi. Dalam kasus ini, Sultan Atjeh telah berlaku arif dan bijaksana dengan membebaskan dan semua tahanan pulang dan diserahkan oleh Tengku Abdul Hamid, Duta besar Atjeh di negeri Belanda.
Selain daripada itu, dalam sejarahnya Atjeh memberi kebenaran kepada kapal-kapal dagang dan perang Perancis yang dipimpin oleh Panglima perang Beaulieu, untuk menggunakan Pelabuhan Atjeh sebagai pangkalan untuk memperbaiki kapal-kapal yang rusak.
Dalam lapangan diplomatik dan perdagangan, Atjeh juga telah mencatat sejarah yang sangat penting, sebab Sultan Alaudin Riayat Shah (1588-1604) menyadari akan arti pentingnya kedudukan dan peranan Selat Melaka sebagai satu-satunya lintasan dagang yang paling ramai di dunia. Maka Kerajaan Atjeh telah membuat perjanjian mengenai: Jaminan Keamanan, Cukai dan Peraturan Lalu Lintas Dagang di Selat Melaka, dengan Kerajaan Inggeris, pada tahun 1603. Perjanjian tersebut telah diperbaharui kembali tahun 1819, atas pertimbangan politik dan ekonomi pada kurun masa itu yang lebih menekankan kepada pertahanan keamanan di Selat Melaka. Ini suatu petunjuk bahwa Kerajaan Atjeh mempunyai pengaruh dan peranan dalam menentukan strategi ekonomi dan militer di Selat Melaka, sebab diketahui bahwa Sumatera sebenarnya sangat mahal nilainya berbanding pulau-pulau lain di kawasan Dunia Melayu. Untuk melihat bagaimana kuasa Atjeh pada masa itu terbukti bahwa ketika Belanda ingin membuka Konsulatnya di Padang Minangkabau, Belanda mesti meminta izin dari Sultan Atjeh.
Seperti telah ditulis oleh seorang ahli sejarah Perancis bahwa: “Pada abad ke 17, Sultan Atjehlah yang berdaulat atas seluruh pulau Sumatera dan tidak ada sanggahan atas kenyataan itu dari pihak manapun juga. Atjeh tidak memerintah langsung seluruh Sumatera tetapi yang diperintah langsung ialah tepi pantainya dan perdagangannya. Menurut Beaulieu, Atjeh memerintah langsung separuh pulau Sumatera dan yang terkaya yang lain di bawah kerajaan-kerajaan yang dilindungi Atjeh. Dan di Semenanjung Tanah Melayu kerajaan dibawah lindungan Atjeh ialah Kedah, Pahang dan Perak”. Denys Lombard, Le Sultanat d‘Atjèh au Temp d’Iskandar Muda, p.98.
Dalam lapangan pembinaan kesusasteraan dan Ilmu Agama, Atjeh telah melahirkan beberapa Ulama ternama, yang karangan mereka menjadi rujukan utama dalam bidang masing-masing, seperti:
Hamzah Pansuri (1575-1625) dalam bukunya “TABYAN FI-MARIFATI AL-U ADYAN”,
Syamsuddin al Sumatrani (1630) dalam bukunya “MI’RAJ al-MUHAKIKIN AL-IMAN=
Nuruddin Arraniry (1658) dalam bukunya “SIRAT AL-MUSTAQIM- BURTANUS AL-SALATIN”;
Syeh Abdul Rauf Singkili (1693) dalam bukunya “MI’RAJ AL TULABB FI FASHIL”,
“MA’RIFAT AL-AHKAM ‘ASH-SHAYYAH LI MALI AL WAHAB” DAN “UMDAT AL MUHTAJlM’“’
Pada masa itu bangsa-bangsa di kawasan dunia Melayu telah memakai perundangan Atjeh -Qanun Al Asyi- di Brunei Darussalam dan di Kerajaan Melayu Borneo. Antara Atjeh dengan bangsa Melayu yang lain saling mempunyai ikatan kultural, agama dan adat-istiadat. Kerukunan antara sesama serumpun begitu mesra dan harmoni, khususnya antara Atjeh dengan Semenanjung Malaysia, apalagi: “setelah dinobatkannya Iskandar Sani (Putra Raja Pahang yang diambil menantu oleh Iskandar Muda) menjadi Sultan Atjeh sesudah mangkat Iskandar Muda (1636) membuatnya menjadi simbol yang hidup dari kerukunan antara Atjeh dengan Semenanjung Tanah Melayu yang sangat menguatkan silaturrahim antara Atjeh dengan Raja-raja Tanah Melayu. Pada tahun 1638/1639, menurut Kitab Bustanus-Salatin, Iskandar Sani mengirim Armada besar bukan untuk berperang tetapi untuk membawa batu-batu nisan dari pualam berukir yang dibuat di Atjeh untuk menghiasi makam-makam/kuburan Ayahanda/ibunda dan keluarga di Pahang. Perintah Sultan Iskandar Sani kepada armada Atjeh: ‘Pergilah ke Pahang dan hiasilah makam Ayahanda/ibunda kami dan
kerabat dengan batu-batu nisan itu diangkut dengan arakan-arakan megah sepanjang jalan, diiringi oleh pasukan musik di bawah ratusan payung dan kibaran bendera Atjeh. Perarakan itu memakan masa berbulan dalam perjalanan.
Selama masa Iskandar Sani, hubungan Atjeh dengan Semenanjung Tanah Melayu amat harmonis sekali dan tidak pernah dikirim tentara dan armada untuk mengamankannya. Hubungan baik antara Tanah Melayu dengan Atjeh yang dijalin semasa Iskandar Sani kekal beberapa abad lamanya” Denys Lombard. Le Sultanat d’Atjèh au Temp d’Iskandar Muda p.94.
Sebagai suatu bangsa dan negara yang berdaulat, Atjeh selalu dipandang oleh bangsa asing khususnya Inggeris dan Belanda yang mempunyai kepentingan politik dan ekonomi di Sumatera- tetap memelihara hubungan baik dengan kerajaan Atjeh. Hal ini ditandai dari isi Traktat London, tahun 1824 yang antara lain menyebut : Belanda dan Inggeris tetap tidak akan mengganggu gugat kedudukan Atjeh di Sumatera dan hubungan baik selama ini terbina tetap dikekalkan.
Akan tetapi formula traktat London, 1824, dimana Belanda mengambil alih kuasa Inggeris di Sumatera (Bengkulu), Belanda agaknya merasa tersekat dengan peranan dan kedudukan Atjeh yang kuat di Sumatera. Sejak itulah Belanda sudah mulai menunjukkan sikap tidak jujur kepada kerajaan Atjeh.
Sesudah Belanda membuat perjanjian dengan Sultan Siak, tahun 1858, keadaan sudah mulai tegang, sebab dengan ditanda tanganinya perjanjian ini, maka Sultan Deli dan seluruh sultan-sultan di pesisir Timur dan Utara Sumatera tunduk kepada Belanda. Karena itu Sultan Atjeh menjawabnya dengan mengirimkan kapal-kapal perang untuk mengadakan ronda di perairan Selat Melaka untuk memberi isyarat supaya Belanda jangan bersikap kurang ajar di Sumatera. Keadaan politik semakin bertambah tegang setelah Belanda mengadakan perjanjian dengan Sultan Deli tahun 1858, tanpa sepengetahuan Kerajaan Atjeh. Dalam perjanjian tersebut antara lain disebut bahwa Sultan Deli mesti memutuskan hubungan politik dengan Kerajaan Atjeh dan hasil bumi Deli hanya dapat diperjual belikan antara Sultan Deli dengan Belanda.
Pada tahun 1870, Pemerintah Hindia Belanda yang berpusat di Jawa, sudah membuat rencana untuk melakukan serangan kepada kesultanan Atjeh, akan tetapi ramai penasehat militer dan sipil Belanda melarang, kalau bisa jangan! Sebab Atjeh adalah bangsa yang berani berperang. Gubernur Jenderal Hindia Belanda sendiri -Loudon-pada awalnya berkata: “Wilayah kekuasaan kita di Hindia Timur sudah begitu luas sekali dan sekarang susah untuk diawasi. Memperluas wilayah kekuasaan, sama artinya dengan menambah runyam dan dapat menghancur masa depan kita di wilayah Hindia Timur”. Bahkan Multatuli sempat mengirim surat kepada Raja Belanda, katanya: “Gubernur-Jenderal dan Paduka yang Maha mulia sudah siap sedia, pada saat ini, untuk menyatakan perang kepada Sultan Atjeh, dengan alasan pura-pura yang dicari-cari dan diada-adakan, paling banyak atas dasar yang tidak benar yang dikarang-karang, sebagai ‘provokasi’ semata-mata. Pernyataan perang atas kerajaan Atjeh itu dengan niat untuk merampas kedaulatan dari Sultan Atjeh dan merampok segala harta pusakanya. Paduka Yang Mulia, ini adalah perbuatan yang tidak membalas budi, yang tidak bersifat mulia, yang tidak mempunyai kehormatan, dan yang tidak patut” October, 1872 (Paul Van ‘t Veer, Atjéh Oorlog, p 39.
Untuk melicinkan niatnya, Belanda mengajak Inggeris untuk menanda tangani suatu perjanjian dengan Inggeris yang isinya: bekas jajahan Belanda di Afrika (Gold Coast -sekarang Ghana) diserah kepada Inggeris dan jajahan Inggeris di Sumatera diserah kepada Belanda. Untuk menguasai seluruh Sumatera jika perlu Belanda akan, memerangi Atjeh. Perjanjian ini ditanda tangani tahun 1871. Ketika itu seorang anggota Parlemen Inggeris Lord Standley Aderley, seorang bangsawan Inggeris telah membantah dan menolak isi perjanjian itu. Katanya: “Belanda tidak mempunyai alasan dan tidak mempunyai sebab untuk menyerang Atjeh yang tidak berbuat apa-apa kepada Belanda. Sekarang Belanda sudah menyerang Negara Atjeh, dan digagalkan. Kejatuhan Atjeh akan menyebabkan kehancuran kemuliaan kita di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara; kekecewaan besar akan dirasa oleh warga Inggeris di Asia Tenggara dan oleh orang-orang Melayu di Malaysia yang kesan baik dari mereka adalah sangat penting bagi kita. Perjanjian baru antara Inggeris dengan Belanda ini bukan saja merusakkan kemuliaan Negara Inggeris tetapi juga merusakkan kepentingan ekonomi kita. Sistem pemerintahan Belanda di Jawa bukan saja berlawanan sekali dengan kebebasan perdagangan, tetapi hampir tidak berbeda dari perbudakan -Belanda menamakannya “kerja tidak bergaji’- sehingga tidak ada alasan sama sekali mengapa pemerintah Inggeris mau menolong meluaskan sistem ini sampai ke Sumatera Utara, atau sekurang-kurangnya mengapa tidak dibuat pengecualian untuk Atjeh, sebab Negara Atjeh berhak mengharap kita tidak melupakan kemerdekaannya yang dari zaman purbalaka, dan sejarah yang gilang-gemilang, sebab Atjeh sudah menjadi suatu Negara merdeka ketika Belanda sendiri masih menjadi satu provinsi Spanyol”
Bantahan terhadap perjanjian ini terus dilancarkan oleh beberapa anggota Parlemen Inggeris baik sebelum dan sesudah meletusnya perang antara Atjeh melawan Belanda, seperti: Thomas Gibson Bowles telah menjawab dalam Surat kabar LONDON TIMES, 3 Februari, 1874. Katanya: “Perjanjian Belanda-Inggeris tahun 1871 sama sekali tidak dapat membebaskan Pemerintah Inggeris dari kewajibannya menepati janji untuk mempertahankan Atjeh menurut Perjanjian Pertahanan tahun 1819. Maka adalah suatu pelanggaran umum yang luar biasa dan hina sekali untuk menolak menepati kewajiban yang timbul dari Perjanjian yang sudah ditanda tangani itu” (THE TIMES, London, 3 Februari, 1874, p.10)
Selanjutnya Surat kabar VANITY FAIR, 12 September, 1874, telah mengeluarkan tajuk rencana mengenai Perjanjian Pertahanan Atjeh-Inggeris yang sudah dikhianati itu: “Dikatakan bahwa Inggeris adalah neutral dalam perang ini, tetapi Belanda dibiarkan menggunakan wilayah jajahan kita di sini sebagai basis operasi menyerang Atjeh. Jadi Inggeris bukan saja tidak membantu Atjeh, sebagai kewajibannya menurut perjanjian, tetapi ia memberikan kepada Belanda segala bantuan untuk menaklukan Atjeh. Sudah pasti ini adalah puncak dari pengkhianatan. Dan Perdana Menteri baru, Tuan Disraeli, sesudah menyela Perdana Menteri yang lama, Tuan Gladstone, dalam perkara ini, sekarang dia sendiri berbuat demikian: membantu Belanda menundukkan Atjeh. Walaupun demikian masih banyak orang menyangka bahwa dalam demokrasi semua dapat diperbaiki dan diubah dengan menggantikan satu Kabinet dengan Kabinet baru, partai Pemerintah dengan Oposisi. Suatu bangsa sudah menjadi rendah sekali apabila ia tidak perduli lagi kepada kehormatannya dan kepada perkara-perkara seperti ini.
“Perkara kenyataan dalam soal ini tidak mungkin ada perdebatan: sebab semuanya adalah terang-benderang. Inggeris terikat dengan Perjanjian Pertahanan untuk mempertahankan Atjeh. Mula-mula Lord Granville berusaha menolak perjanjian itu. Lord Debry, yang seharusnya memperbaiki nama negerinya dan bangsanya tetapi berbuat sebagai orang-orang yang digantinya. Mereka adalah pantas menjadi Menteri-menteri dari suatu bangsa yang sudah hilang perasaan kehormatannya”.
Belanda beranggapan bahwa bangsa Atjeh mempunyai mentalitas yang sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia Melayu, dan tetap akan memerangi Atjeh, sebab satu-satunya bangsa di Sumatera yang tidak pemah menjadi bahagian dari Nederland East Indie kini mesti ditakluki. Maka pada 26 Maret, 1873, Gubernur Hindia Belanda yang berpusat di Jawa, menyatakan Perang kepada Sultan Mahmud Shah yang dilengkapi dengan “Ultimatum” yang berisi:
Atjeh menyerah kalah dengan tanpa syarat;
Turunkan Bendera negara Atjeh dan kibarkan benderra Belanda warna merah, putih biru;
Hentikan perbuatan melanun di Selat Melaka;
Serahkan kepada Belanda sebahgian Sumatera yang berada dalam lindungan Sultan Atjeh;
Putuskan hubungan diplomatik dengan Khalifah Osmaniyah di Turki.
“Ultimatum” yang dihantar oleh Sumo Widigdjo -manusia Jawa sontoloyo- ini ditolak mentah-mentah oleh Sultan Atjeh, maka terjadilah perang melawan Belanda pada 4 April 1873.
Bagaimana peperangan itu terjadi, sudahpun ditulis oleh LONDON TIMES, pada 22 April 1873 sebagai berikut: “Suatu kejadian yang luar biasa dalam sejarah penjajahan baru sudah terjadi di kepulauan Melayu, Suatu kekuatan Eropa yang besar sudah dikalahkan oleh tentara anak negeri, tentara Negara Atjeh. Bangsa Atjeh sudah mencapai kemenangan yang menentukan. Musuh mereka bukan saja sudah kalah tetapi dipaksa lari”
Surat Kabar THE NEW YORK TIMES, 6 Mei, 1873 menulis: “Suatu pertempuran berhunur darah sudah terjadi di Atjeh. Serangan Belanda sudah ditangkis dengan penyembelihan besar-besaran terhadap tentara Belanda. Panglima Belanda sudah dibunuh dan tentaranya lari lintang-pukang. Kekalahan Belanda itu dianggap hebat sekali dan ini terbukti dengan terjadinya debat yang hebat dalam Parlemen Belanda di Den Haag, dimana seorang anggota Parlemen sudah menyatakan bahwa kekalahan di Atjeh ini adalah permulaan dari kejatuhan kekuasaan Belanda di Dunia Timur”
Dari rangkaian peristiwa inilah sehingga New York Times, 15 Mei 1873 menulis bahwa: “Now the Atjehnese aducation of the present generation of Christendom may be said to have fairly begun”
Sudah tentu ulasan New York Times, didasarkan kepada fakta sejarah yang dilengkapi dengan bukti-bukti kukuh. Walaupun ulasan tersebut dalam rangka menyambut kemenangan tentara Atjeh melawan serdadu Belanda dalam perang Atjeh, pada 4 April 1873, namun jauh sebelum itu Atjeh memang sudah dikenal mahir berperang, terutama dalam kurun waktu abad ke-16-17.
Kemudian pada 24 Desember, 1873, Belanda kembali menyerang dengan mengerahkan serdadu upahannya dari jawa, Madura, Sunda dan MaIuku, serta menyewa ribuan penjahat dari Penjara Swiss, Perancis dan termasuk penjahat dari Afrika untuk dikerah untuk mempertaruhkan nyawa mereka di Atjeh.
Setelah terjadinya perang priode ke II ini, maka perang melawan Belanda tidak berhenti sampai kemudian Belanda melarikan diri dari Atjeh tahun 1942. Belanda keok di Atjeh!
Peperangan yang panjang dan melelahkan ini telah mengorbankan ratusan ribu nyawa manusia dari kedua belah pihak. Demikian juga dengan dana perang yang sangat besar dikeluarkan oleh Belanda, sehingga menyebabkan semua perusahaan-perusahaan sebagai sumber ekonomi Belanda terpaksa gulung tikar sebagai konsekuensi logis dari perang yang dahsyat dan paling lama dalam sejarah kedua negara.
Bagi Belanda segalanya sudah serba tidak menjadi. Seorang penulis sejarah Belanda mengatakan: “Bangsa Belanda dan negeri Belanda tidak pernah menghadapi satu peperangan yang lebih besar daripada peperangan dengan Atjeh. Menurut kurun waktunya, perang ini dapat dinamakan perang delapan puluh tahun. Menurut korbannya -1ebih seratus ribu orang yang mati- perang ini adalah suatu kejadian militer yang tidak ada bandingannya dalam sejarah bangsa Belanda. Untuk negeri dan bangsa Belanda, perang Atjeh itu lebih daripada hanya pertikaian militer: selama satu abad inilah persoalan pokok politik internasional, politik nasional, dan politik kolonial Belanda” Paul Van ’ t Veer, De Atjeh Oorlog, Amsterdam, 1969, p. 10.
Bangsa Atjeh tidak dapat dikalahkan Belanda dengan pendekatan militeristik, sebab bangsa Atjeh memandang perang melawan Belanda sebagai perang suci - jihad fisabilillah - yang bermakna orang Atjeh akan berlomba-lomba untuk mati syahid menggempur musuh yang diransang dengan aqidah Islam yang sudah masuk ke dalam tulang sumsumnya. Itulah sebabnya perang ini telah melibatkan semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali kaum wanitanya. Para Ulama telah menghembuskan roh jihad dalam perang ini. Tengku Thjik di Tiro Muhammad Saman telah memimpin peperangan ini dan diikuit oleh bangsa Atjeh serta famili di Tiro yang lain sampai kepada Tengku Tjhik Maat di Tiro yang mati syahid dalam satu peperangan di Alue Bhôt, Pidië, tahun 1911.
Perang terus merebak ke seluruh Atjeh. Tengku Mata Ië bersama pasukannya berjuang di sektor Atjeh Besar; Tengku Tapa bersama pasukannya berjuang di sektor Timur; Tengku Paja di Bakông bersama pasukannya berjuang di sektor Utara; Tjut Ah dan Tengku di Barat bersama pasukannya berjuang di sektor Barat-selatan; Pang Jacob, Pang Bedel dan Pang Masém berjuang di sektor Tengah; Panglima Tjhik bersama pasukannya berjuang di sektor Tenggara. Akhimya, pada tahun 1942 Belanda angkat kaki dari bumi Atjeh dalam keadaan hina. Semestinya Atjeh sudah merdeka. Akan tetapi bangsa Atjeh sekali lagi hams berhadapan melawan penjajah Jepang. Pada tahun 1945, giliran Jepang pula angkat kaki dari bumi Atjeh. Jadi Atjeh otomatis sudah merdeka, apalagi Belanda, tidak pernah berani lagi masuk ke Atjeh pada ketika itu walaupun seluruh wilayah Nederland East Indie” telah dikuasai kembali pada tahun 1946-1948. Keadaan di Atjeh persis seperti dikatakan oleh seorang penulis Belanda. “sedudah tahun 1945 pemerintah Belanda tidak kembali lagi ke Atjeh, pada ketika aksi-aksi militer tahun 1946-1947, ketika bagian-bagian besar Sumatera diduduki tidak dilakukan upaya untuk menembus sampai ke Atjeh. Di bagian satu-satunya dari Indonesia inilah antara tahun 1945 dan 1950 merdeka sudah menjadi kenyataan. Paul Van ‘t Veer. Perang Atjeh, hal. 254.
Bahkan secara jujur dikatakan bahwa: “Atjeh bukan Jawa. Sebenarnya sudah terang-benderang bahwa dalam bagian dunia yang secara umum dan tidak berketentuan disebut Hindia Belanda (“Indonesia”) tidak ada suatu kerajaan yang dapat dibandingkan dengan Atjeh. Ini kita tahu sekarang ini. Suatu peperangan yang lamanya lebih dari setengah abad, seratus ribu orang mati, dan setengah milyar Belanda abad ke 19 yang mahal itu sudah menjadi bukti dari hal ini. Kita sudah tahu sekarang, tetapi kita tidak tahu itu di tahun 1873. Biarlah kenyataan-kenyataan ini tegak berdiri -jangan disembunyikan- supaya orang-orang di negeri Belanda, atau lebih-lebih lagi di Jawa dapat mengetahui, manusia yang bagaimana bangssa Atjeh itu” (Paul Van ‘t Veer, De Atjeh Oorlog, p.76.
Dengan tidak disangka-sangka, terjadilah penyerahan kekuasaan dan kedaulatan dari Belanda kepada pemerintahan bonekanya -regime Indonesia”-Jawa pada 27 Desember, 1949. Dalam penyerahan itu dimasukkan juga Atjeh menjadi salah satu bahgian dari “Indonesia”. Padahal Atjeh dalam sejarahnya tidak pernah menjadi bahgian dari “Nederland East Indie” dan Belanda sendiri sudah 7 tahun angkat kaki dari bumi Atjeh. Penyerahan ini adalah perbuatan melawan hukum -illegal- dan bertentangan dengan Hukum Intemasional dan Resolusi PBB. Mengapa Belanda yang tidak mempunyai hak apapun terhadap Atjeh, berani menyerahkan kepada “Indonesia”-Jawa?. Inilah sebenamya akar konflik dan alasan sejarah yang menyebabkan bangsa Atjeh tetap memperjuangkan kemerdekaannya.
Selain daripada itu, Kesultanan Melayu Daik Lingga dan sultan-sultan lain yang berpusat di Riau, mempunyai sejarah yang juga mengagumkan. Sebab jika berbicara tentang akar Bahasa dan peradaban Melayu, maka kita tidak terlepas dari membicarakan bangsa Melayu di Riau: Dari sinilah cikal-bakal bahasa dan peradaban Melayu bermula.
Meskipun kemudian bumi Riau kerap bertukar penjajah atau majikan, akan tetapi ada yang paling membanggakan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, yaitu: bahasa Melayu masih tetap bertahan sebagai satu-satunya bahasa resmi dan belum tercemar atau lapuk karena perkembangan zaman. Bangsa Melayu Riau tidak akan mau merubah bahasa, peradaban dan agamanya meskipun berada dalam era globalisasi informasi. Bangsa Melayu Riau bukan bangsa Mesir. Sebab di dunia ini yang pernah merubah bahasa dan agamanya adalah Mesir. “. . . selama 2000 tahun terakhir, Mesir telah mengubah bahasanya tiga kali dan agamanya tiga kali dan dalam kehidupan rakyat, tidak ada yang lebih penting daripada bahasa dan agama” Muhammad Heikal. Anwar Sadat: Kemarau Kemerahan. Hal.50
Sekarang Riau lebih mencuat lagi namanya, karena kaya dengan hasil buminya: Kelapa Sawit, getah bermutu tinggi, penghasil gas dan minyak mentah, pengekport Papan lapis terbesar di dunia, hingga Riau telah dijuluki sebagai negeri petro dollar.
Begitu juga Deli, bumi yang kaya dengan hasil bumi. Penjualan Tembakau Deli suatu masa dahulu bersaing hebat dengan negara lain di Bremen, Jerman. Akan halnya dengan Kelapa Sawit dan Getah merupakan hasil yang paling membanggakan dari dahulu sehingga sekarang. Dalam sejarahnya, Deli selalu menjadi rebutan penjajah. Ini satu isyarat bahwa Deli memang mempunyai nilai tambah di Sumatera.
Selain itu Bangka Belitung juga tidak kalah megahnya, sebab negeri ini dalam sejarahnya, sering disinggahi oleh kapal-kapal pedagang asing suatu masa dahulu dan kini lebih dikenal sebagai penghasil Bawang putih, biji timah dan lain-lain.
Ranah Minang. Dalam sejarahnya, bangsa Minangkabau sudah mulai mengamalkan pemerintahan yang bersendikan Islam sejak Sultan Alif berkuasa. Dasar pemerintahan ketika itu diperkenal “HUKUM BERSENDIKAN SYARA’. SYARA’ BERSENDIKAN KITABULLAH”. Yang dipertuan Agung di Ranah Minang berpusat di Pagaruyung, yang terletak di Tanah Datar. Beratus-ratus tahun Yang Dipertuan Agung berkuasa. Walaupun suatu masa dahulu terjadi gelombang perpindahan yang besar dan beberapa kali dari ranah Minang ke Tanah Semenanjung, khususnya ke Negeri Naning -Negeri Sembilan- Malaysia, namun Yang dipertuan Negeri Naning tetap menghormati dan tunduk kepada Yang Dipertuan Agung di Pagaruyung sebagai induk.
Kemudian terjadi pergolakan melawan penjajah asing. Bagaimanapun, bangsa Minang dikenal gigih membela dan mempertahankan marwah bangsa dan negaranya. Hal ini ditandai dengan peperangan melawan Belanda pada tahun 18 17-l 837. Ketika Belanda menyerang kota Padang tahun 18 17, Bangsa Minangkabau tidak mudah menyerah, walaupun kekuatan musuh pada ketika itu sulit dilawan.
Perang melawan Belanda baru berhenti setelah seluruh bumi Minang ditawan oleh Belanda dan perlawanan baru tamat setelah berakhir perang Padri tahun 1837, yang melibatkan kaum Ulama dan rakyat bersama-sama melawan penjajah. Akan tetapi setelah pepmimpin perangnya -Imam Bonjol- dikhianati, ditangkap dan ditawan dan diasingkan oleh Belanda ke Sulawesi, maka perlawanan bangsa Minangpun terhenti. Dengan begitu, sejak tahun 1838, Belanda sudah mulai mendirikan sekolahnya dan melakukan ‘brain washing’ terhadap bangsa Minangkabau.
Di sini, ada hal yang istimewa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di kawasan Dunia Melayu. Bangsa Minang dikenal sebagai suatu bangsa yang paling unik tatanan masyarakatnya dalam rumpun bangsa Melayu, sebab sistem kekeluargaan yang mereka amalkan berdasarkan sistem “Matrilinial” (dimana kaum wanita lebih tinggi dan dimuliakan status sosialnya berbanding kaum lelaki). Sistem kekeluargaan seperti ini kemungkinan besar dipercayai berasal dari Kombodia yang merupakan asal-usul dari kehidupan Melayu tua yang berpindah ke Sumatera. Salah satu Suku yang hidup di Kambodia memang menerapkan sistem kekeluargaan Matrilinial dalam masyarakatnya. Diketahui juga bahwa salah satu bangsa yang paling setia memelihara adat-istiadat adalah bangsa Minangkabau. Bahkan menurut Zent Graaff, seorang penulis Belanda menyifatkan bahwa “Minangkabau adalah bangsa yang paling kental rasa ke-Sumateraan-nya”. Ranah Minang sangat kaya dengan hasil bumi seperti Batubara, balak, pupuk dll.
Demikian pula Palembang dan Lampung. Di sinilah pusat kerajaan Sriwijaya yang sangat megah dan masyhur itu. Dalam sejarahnya yang panjang itu, Palembang telah mengalami pasang-surut dalam percaturan politik nasional dan Internasional. Dibayangi oleh kemegahan keberanian, bangsa Palembang telah bertanmg melawan penjajah Belanda yang menyerang pada tahun 1821. Diketahui bahwa serdadu Belanda pada awalnya mengalami kekalahan besar di Palembang, mereka ramai yang mati terjerat dalam rawa-rawa. Namun pada akhirnya perang melawan Belanda perlahan-lahan redup dan terhempas dalam pelukan penjajah.
Persoalannya sekarang. Mengapa penjajah Belanda begitu bernafsu terhadap Sumatera? Sehingga mereka berani mempertahukan segala-galanya? Jawabnya sudah tentu: “Saya tahu harganya Sumatera, dengan luas wilayahnya yang tak terhingga, yang membolehkan perluasan perusahaan-perusahaan kita dengan tiada batas sambil memperkuat kedudukan kita di daerah-daerah yang sudah kita kuasai untuk memeras kekayaannya secara yang lebih menguntungkan kita lagi. “Jawa tenggelam dengan tidak berarti sama sekali jika dibanding dengan Sumatera, atau hal itu sebenarnya sudah terjadi sekarang juga…” Multatuli, 27 Februari, 1872.
INILAH HARGA SUMATERA. Akan tetapi seperti sudah dikatakan bahwa: harga SUMATERA bukan harga material semata-mata. “Harga Sumatera bukanlah ditentukan oleh berapa harga dari hasil kekayaan Sumatera, akan tetapi berapa harga yang berani kita bayar untuk membela dan mempertahankannya.”
Jadi, jika berbicara tentang Sumatera, maka kita tidak dapat mengetepikan dua faktor penting yaitu: faktor konstan dan faktor variable yang langsung berhubung kait dengan, keperluan dan kepentingan bangsa-bangsa Sumatera.
Pertama, faktor konstan dalam kehidupan bangsa-bangsa Sumatera, yaitu: Bumi Sumatera dan Selat Melaka yang paling penting maknanya. Selat Melaka merupakan poros perdagangan penting yang menuntut perlu adanya kekuatan pertahanan keamanan dari ancaman musuh. Sumatera dan Selat Melaka selalu dipandang strategik dalam konteks politik, ekonomi dan pertahanan, lebih daripada itu ialah untuk menjaga kepentingan nasional bangsa-bangsa Sumatera dan di Semenanjung, sehingga pada akhirnya menjadi suatu dunia yang selamat dan harmoni.
Faktor variable dalam kehidupan bangsa-bangsa Sumatera ialah: semua konsep yang datang dari luar, seperti:.* “cultural imperialism”, capitalism”, colonialism”, “salvation”, “paganism”, “democratic way of life“, “Christian” dan “Javanism” yang telah mempengaruhi dan mengancam nilai-nilai peradaban kultural dan keagamaan bangsa-bangsa Sumatera. Secara mendetil perkara ini akan dibahas dalam satu bab tersendiri.
Disadur /dikutip dari : -ricisan.wordpress.com/2007